 |
| Tongkonan berumur ratusan tahun di Kampung Kete Kesu, Rantepao, Toraja Utara, Sulawesi Selatan. |
Bayangan akan semarak upacara adat, sensasi adu kerbau, dan keindahan panorama Toraja tiba-tiba sirna dari benak Toby Mckenzie (35). Pria asal Inggris yang datang bersama istrinya, Elizabeth, itu gusar karena sulit mendapatkan brosur tentang agenda dan lokasi obyek wisata di Toraja.
Toby sengaja tidak mengambil paket tur wisata karena berpikir semua kebutuhannya sebagai wisatawan dapat diperoleh dengan mudah di Toraja. Hal itu didasari oleh pengalamannya berlibur ke sejumlah obyek wisata di negara berbeda. Namun, sarana informasi begitu sulit ia peroleh dalam kunjungan pertama kalinya ke Toraja ini. ”Sulit sekali mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Ternyata badan pariwisata (tourism board) pun tidak ada di Toraja,” tutur lelaki yang bekerja di Manchester ini.
Hal itu mencerminkan belum optimalnya pengelolaan pariwisata di Toraja. Padahal, keramahan dan keterbukaan warga Toraja menjadi modal yang bisa dimanfaatkan pemerintah untuk memberdayakan sektor pariwisata berikut para pemangku kepentingan.
Pada upacara pernikahan di Lembang Buntu Tallunglipu, Kecamatan Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara, Sulawesi Selatan (Sulsel), Selasa (28/12), misalnya, warga membaur dengan sekelompok wisatawan. Kesakralan momen sekali seumur hidup itu tak terusik aktivitas memotret dan merekam yang dilakukan para turis.
Tak hanya itu, dalam upacara kematian Rambu Solo’ dan syukuran Rambu Tuka’ pun, wisatawan serta jurnalis bebas mengabadikan momen demi momen. Mereka leluasa mencari sudut pengambilan gambar yang terbaik seiring dengan berlangsungnya ritual. Tingkah polah para pendatang yang menganggap upacara bak tontonan sama sekali tak membuat gusar penghelat acara dan kerabatnya.
Sayang, karakter warga Toraja yang kondusif bagi kepariwisataan itu belum diimbangi dengan kepekaan pemerintah setempat untuk menyiapkan sarana pendukung. Hampir semua jalan menuju tempat penyelenggaraan upacara, yang selama ini menjadi tujuan wisatawan, tidak memadai. Ruas jalan pada umumnya masih berupa tanah dan bebatuan dengan lebar kurang dari 3 meter.
Untuk menyaksikan upacara Rambu Tuka’ di Tongkonan Massing, Tallunglipu, misalnya, pengendara harus melewati jalan yang memotong areal persawahan. Saat melalui jalan bebatuan dengan lebar hanya 2,5 meter itu, pengemudi terpaksa menepi seraya menekuk kaca spion jika berpapasan dengan kendaraan lain.
Tidak jarang pengemudi harus mundur kembali ke jalan utama ketika berpapasan dengan truk yang mengangkut warga atau kerbau. Kondisi serupa juga terjadi pada akses menuju tempat pelaksanaan upacara Rambu Solo’ di Kampung Balusu, Kecamatan Balusu, dan Kampung Deri, Kecamatan Sesean, Toraja Utara.
Hadi Lesmana (34), wisatawan asal Jakarta yang datang bersama teman-temannya, harus berjalan kaki sejauh 5 kilometer (km) dari jalan utama untuk menyaksikan pesta kematian almarhumah Theresia Tangdo Pole atau Ne’ Tapu’ di Kampung Deri.
Mobil yang dia sewa terpaksa menunggu di jalan utama karena akses menuju lokasi upacara lebarnya kurang dari 3 meter. Medan jalan yang terjal dan meliuk amat riskan dilewati kendaraan bermuatan banyak.
Ketidaknyamanan juga dirasakan Maria Mantouw (22), wisatawan asal Manado, ketika ingin menonton Ma’pasilaga Tedong (adu kerbau) di Kampung Malakiri, Balusu. Mahasiswi Universitas Sam Ratulangi itu terpaksa berjalan kaki sejauh hampir 2 km karena warga sekitar melarang mobil masuk hingga lokasi. Warga khawatir, jika jalan dibuka, hal itu justru akan menyebabkan kemacetan.
Kondisi ini bertolak belakang dengan berbagai upacara yang marak diselenggarakan pada akhir tahun. Upacara Rambu Solo’ dan Rambu Tuka’ yang menelan biaya dari ratusan juta rupiah hingga miliaran rupiah justru digelar di ujung jalan sempit dan belum diaspal itu.
Pesta kematian Ne’ Tapu’ di Kampung Deri, misalnya, menghabiskan dana sekitar Rp 3 miliar untuk penyediaan 108 kerbau persembahan dan ratusan babi. Kerbau yang dipersembahkan termasuk jenis tedong bonga (kerbau belang) dan kerbau baliian yang panjang tanduknya bisa mencapai 2 meter lebih. Harga seekor tedong bonga bisa mencapai Rp 300 juta, sedangkan harga kerbau baliian Rp 150 juta per ekor.
Menurut tokoh masyarakat Toraja, Jacobus Kamarlo Mayongpadang, pesta yang digelar secara jorjoran itu mencerminkan lemahnya kontrol Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Toraja Utara. Peraturan daerah tentang retribusi pemotongan hewan dianggap kurang efektif membatasi jumlah hewan yang dipersembahkan dalam upacara.
Selama ini pelaksana upacara dikenai retribusi Rp 150.000 untuk setiap kerbau dan Rp 50.000 untuk setiap babi persembahan. Yang jelas, penghasilan retribusi tak cukup untuk membenahi infrastruktur desa.
Agar retribusi lebih bermanfaat bagi masyarakat, Pemkab Toraja Utara perlu menaikkan pajak. Jacobus berpendapat, keluarga yang menyembelih lebih dari 30 kerbau, misalnya, bisa dikenai pajak 20-30 persen dari harga total kerbau.
Koordinator Association of the Indonesia Tour and Travel Agencies Wilayah Sulawesi Nico B Pasaka menuturkan sisi lain: minimnya sarana informasi dan buruknya infrastruktur memengaruhi minat wisatawan ke Toraja. Perjalanan darat dari Makassar ke Toraja sejauh 328 km memakan waktu 12 jam. Lamanya waktu tempuh itu akibat belum rampungnya pelebaran jalan poros Maros-Parepare sepanjang 125 km, yang dimulai pada tahun 2008. Transportasi darat masih menjadi satu-satunya pilihan setelah Dirgantara Air Service (DAS) tak lagi melayani rute Makassar-Toraja sejak Juli 2010.
Kala itu DAS menyediakan pesawat CASA 212 berkapasitas 24 penumpang, menyesuaikan dengan panjang landasan Bandara Pongtiku Toraja yang tak sampai 1.500 meter. Rencana membangun bandara baru dengan landasan lebih panjang agar bisa didarati pesawat ATR pun masih sebatas wacana. Menurut Nico, pembangunan bandara baru perlu segera direalisasikan untuk meningkatkan kembali animo wisatawan. Setelah dikunjungi sebanyak 385.000 wisatawan sepanjang tahun 1996, jumlah pelancong ke Toraja terus menurun. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sulsel mencatat angka kunjungan wisatawan tahun lalu sebanyak 45.000 orang. Dari jumlah tersebut, hanya sekitar 60 persen yang berkunjung ke Toraja.
Upaya Pemerintah Provinsi Sulsel mengadakan program Lovely December belum berdampak signifikan terhadap pariwisata Toraja. Acara yang digelar sejak 2008 itu belum bersinergi dengan agenda masyarakat sehingga terkesan seperti seremonial dan elitis. Lovely December akhir Desember 2010 bahkan kental dengan suasana politis terkait dengan rivalitas pasangan calon dalam Pilkada Toraja Utara.
Tokoh pemuda Toraja, Rana Dase (51), berpendapat, pemerintah semestinya melakukan upaya yang lebih konkret, seperti menggalang sinergi warga Toraja, agar dapat memanfaatkan pariwisata sebagai sandaran hidup. ”Tanpa Lovely December pun Toraja pasti ramai karena para perantau mudik untuk merayakan Natal dan menghadiri upacara adat,” ucap Rana.
Akademisi asal Toraja, Stepanus Wilfrid, memandang, modal sosial yang dimiliki warga Toraja mestinya diimbangi oleh pemerintah dengan membangun infrastruktur kepariwisataan. Upaya masyarakat Toraja menjadikan aneka ritual sebagai ajang aktualisasi diri sepatutnya dibarengi dengan pemenuhan aspek-aspek pencarian identitas yang membanggakan.
Intinya, Toraja menanti sentuhan ekstra secara masif....
ASWIN RIZAL HARAHAP dan NASRULLAH NARA
Sumber : Kompas Cetak 22 Januari 2011
Tidak ada komentar:
Posting Komentar